Politisi Partai Nasionalis Peduli Pesantren

KEBUMENNEWS.INFO, Jakarta - Sesuai dengan latar belakangnya sebagai santri, Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin sangat peduli dengan dunia pesantren.

Kepedulian Nazar, demikian ia kerap disapa, terhadap dunia pesantren tak kalah dengan politisi yang mengklaim dari partai politik yang didirikan para kiai. Meski dari kader Partai Demokrat, Nazar tak memungkiri darimana dia berasal.
"Saya bisa seperti saat ini, tidak terlepas dari latar belakang saya sebagai santri di pesantren," katanya merendah saat bertemu dengan KH Abdul Chaliq Jamaah, Pengasuh Pondok Pesantren Al Multazam, Jember, Jawa Timur, di Jakarta, Minggu (20/3/2011).

Dia menuturkan, pesantren menjadi aset yang luar biasa dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pendidikan bertaraf internasional di luar negeri, menurut Nazar, sejatinya meniru pola pendidikan pesantren. "Siswa diasramakan atau boarding school, diterapkan oleh pendidikan di luar negeri. Kita telah melakukannya sebelum Indonesia merdeka," tambahnya.

Nazar mengaku, dengan pendidikan yang diterapkan pesantren, akan menjadikan anak didik menjadi mandiri, memiliki tanggungjawab, serta memiliki rasa kepedulian terhadap sesama. "Santri jauh lebih mandiri daripada anak yang tinggal dengan orang tuanya," tandasnya.

Oleh karenanya, Nazar menyebutkan pihaknya akan memfasilitasi pertemuan antara para pengasuh pondok pesantren dan Menteri Pendidikan Nasional M Nuh. Pertemuan tersebut terkait dengan rencana pemerintah mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
"Daripada repot-repot mendirikan ribuan SMK dari nol, lebih baik anggaran tersebut dialokasikan untuk pesantren yang berjumlah sekitar 17 ribuan. Pesantren didorong membangun SMK," cetusnya.

Dalam kesempatan yang sama, KH Abdul Chaliq Jamaah menyambut positif rencana tersebut. Dia menyebutkan, persoalan yang terjadi saat ini khususnya terkait dunia pendidikan harus dipikirkan oleh semua pihak. "Saya jadi berpikir, yang salah siapa? Kiai atau pemerintah," katanya.

Dia berharap agar pemerintah juga melibatkan para kyai dalam menyelesaikan persoalan pendidikan di Indonesia. Bagaimanapun, sambung Chaliq, kiai memiliki tanggungjawab moral dalam pendidikan di Indonesia.
"Kita merasa berdosa dengan kondisi saat ini. Bagaimanapun, tugas utama kiai ada di pendidikan. Pemerintah harus melibatkan kyai," tandasnya.