Inilah Prasyarat Sepakbola Indonesia Jadi Industri

Kebumennews - Mimpi besar sepakbola Indonesia menjadi industri modern dan bisa tampil di pentas dunia tidak mungkin bisa diwujudkan dalam sekejap seperti main sulap. Perlu kerja keras pengurus PSSI dan komitmen kuat pemerintah untuk mewujudkannya.
Mimpi besar Visi PSSI 2020 sebagai blue print panduan grand design pembangunan sepakbola nasional yang modern ialah proyek raksasa yang ambisius dan sangat berat. Karena itu, upaya mewujudkannya mimpi itu mustahil bisa dilakukan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) tanpa melibatkan keluarga besar persepakbolaan Indonesia sebagai pemangku kepentingan (stake holders).
Selain itu, untuk menggapai mimpi tersebut, dipancangkanlah sejumlah tahapan implementasi yang sekaligus bisa dipergunakan sebagai tolok ukur tingkat pencapaian sepakbola Indonesia.
Untuk menciptakan industri sepakbola modern, klub-klub yang berlaga di Liga Super Indonesia (LSI) harus mandiri secara finansial sehingga tidak tergantung pada bantuan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Sejumlah klub LSI, seperti Persib Bandung dan Arema Indonesia telah menunjukkan, mereka bisa eksis tanpa uang APBD dengan dikelola secara profesional layaknya satu badan usaha.
Kebergantungan yang tinggi pada APBD membuat hampir semua klub sepakbola di Tanah Air tidak dikelola secara secara profesional dan mandiri. Hal itu juga membuat pemilik dan pengurus klub merasa tidak perlu bekerja keras untuk mempertahankan eksistensi klub karena sudah ada “jaminan” pasokan dana APBD. Efek lanjutannya ialah klub diurus oleh orang-orang yang hanya “menumpang” hidup dari sepakbola, bukan orang-orang yang ingin hidup bersama dan menghidupi sepakbola.
Bukan hanya itu, sumber dana dari APBD juga menyebabkan pemerintah daerah seringkali menempatkan pejabatnya sebagai pengelola klub. Tidak peduli apakah yang bersangkutan paham atau tidak tentang persepakbolaan, ahli atau tidak di bidang sepakbola. Ketergantungan klub pada dana APBD juga pada akhirnya membuat eksistensi dan prestasi mereka lebih banyak ditentukan oleh konstelasi politik. Eksistensi dan prestasi mereka lebih ditentukan oleh maju mundurnya patron politik klub, bukan performa sepakbola mereka.
Indonesia Corruption Watch (ICW) telah menengarai hal itu dan mulai tergelitik untuk memantau penggunaan APBD untuk klub-klub sepakbola daerah. Apalagi, pemerintah tidak lagi memperbolehkan dana APBD untuk “subsidi” klub sepakbola daerah.
Sementara itu, industri sepakbola nasional tetap harus memenuhi lima aspek standar yang telah ditetapkan Konfederasi Sepakbola Asia (AFC). Kelima aspek itu ialah keolahragaan, legal, administrasi yang ditopang tenaga profesional, infrastruktur, dan keuangan.
Untuk mewujudkan hal itu, PSSI telah membentuk Badan Liga Indonesia sebagai perseroan terbatas (PT) pada pertengahan 2009. PT BLI dibentuk untuk mengelola kompetisi sepakbola non-amatir. Perubahan BLI menjadi PT BLI itu sesuai dengan aturan yang digariskan oleh Federasi Asosiasi Sepakbola Dunia (FIFA). Sebelumnya, klub-klub peserta liga juga diwajibkan membentuk PT.
Untuk menggapai mimpi, manajemen organisasi yang profesional saja tidak cukup tanpa ditopang infrastruktur sepakbola yang memadai.
Ketua Umum PSSI Nurdin Halid mengatakan, untuk mewujudkan sepakbola Indonesia sebagai industri dan mampu tampil di pentas dunia, diperlukan sedikitnya lima stadion bertaraf internasional dan 13 stadion bertaraf Asia.
Kenyataannya, Indonesia saat ini baru punya dua stadion yang layak untuk tempat digelarnya pertandingan internasional, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, dan Stadion Jakabaring, Palembang, Sumatra Selatan. Jumlah tersebut tentu masih jauh dari prasyarat yang dibutuhkan untuk menggapai mimpi sepakbola Indonesia menuju dunia.
ICW memperkirakan, dana APBD yang disalurkan untuk klub sepakbola mencapai Rp720 miliar. Perinciannya, dana suntikan ke klub sepakbola yang berlaga di LSI sebanyak Rp20 miliar dan Liga Divisi Utama Rp10 miliar. Klub yang berlaga di LSI berjumlah 18, sedangkan yang bermain di Divisi Utama sebanyak 36 klub sepakbola.
Jika dana tersebut dialokasikan untuk membangun stadion sepakbola bertaraf internasional dan fasilitas pendukungnya, tentu Indonesia bakal punya infrastruktur dalam jumlah yang lebih dari cukup untuk mewujdukan mimpi besar itu. Jawa Barat telah memulai mengejar dan mewujudkannya dengan membangun Stadion Gedebage di pinggiran Kota Bandung.
Pemerintah sudah semestinya mendorong atau bahkan menginstruksikan sejumlah daerah basis sepakbola nasional untuk mulai membangun stadion berstandar internasional itu. Penggunaan dana APBD untuk membangun infrastruktur semacam stadion bertaraf internasional tentu bukanlah pelanggaran atau penyelewengan, bukan? [nic]


Sumber:Inilah.com